undang undang nomor 25 tahun 2009. 28. undang undang nomor 25 tahun 2009

a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus mencabut: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang. Penyusunan standar pelayanan. Mengingat : 1. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. 6. PENUTUPPenyelenggaraan pelayanan publik yang adil dan prosedural sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-. undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Dokumen Peraturan : Hubungan Antar Peraturan. dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, perlu. PAN/7/2003 (memperbaiki. -. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain Pengemudi dan awak Kendaraan. PAJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH. Tingkat Kepuasan Pasien JKN tentang Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit UNHAS. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024. 2012 No. Pasal 188 ayat (2) Ketentuan tersebut multitafsir serta tidak memberikan kewenangan yang tegas. 25 • BAB IX Hukum Acara Komisi. Masyarakat dapat melakukan aduan atau menyampaikan laporan sebagai bentuk pengawasan. f. Hal. admin 0 Comment. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2009. 23. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 48 Tahun 2009 tentang. Download Undang-undang 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik di situs info asn. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan. Menyusun, menetapkan. Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang RepubIik Indonesia Tahun 1945; 2. Secara garis besar pengesahan peraturan ini memberikan keistimewaan tersendiri pada para investor dalam segala hal, khususnya bagi investor asing. 2009/ No. 2. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK IN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Masyarakat. KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA. U Penjelasan Umum UU 24 tahun 2009. Metadata. PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH . Perspektif perilaku birokrasi, Jakarta: LP3ES. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Kelimabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pegawai Negeri. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. undang-undang republik indonesia. Lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perppu Nomor 2 Tahun 2022 pada 30 Desember lalu berdampak luas terhadap sejumlah Undang-Undang. Menyatakan Pasal 1 angka 28, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang KesehatanNOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. U. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. 15. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, diatur tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tempat umum. 42, LN. I. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);. (2) Mahkamah Agung setiap tahun wajib menyusun rencana kerja dan anggaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menginginkan bahwa dalam pelayanan publik harus benar-benar menjalankan Asas Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik yang tertera pada pasal 4, agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara maksimal. bahwa film sebagai karya seni budaya memiliki peran strategis dalam peningkatan ketahanan budaya bangsa dan kesejahteraan masyarakat lahir batin. Ruang untuk perbaikan Undang-Undang Pelayanan Publik dipandang penting untuk dikaji lebih jauh dan mendapat saran/masukan dari para pihak. 4902, LL SETNEG : 4 HLM. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan T. Deksripsi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan. Pokok-Pokok Isi Konvensi . Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang PELAYANAN PUBLIK by Hukum, Inc. Undang -Undang Nomor 32 Tahun. Kediri (ANTARA) - Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengungkap serta merinci terkait dengan latar belakang DPD RI mengajukan usulan Rancangan Undang-undang Pelayanan Publik yang diajukan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. PELAYANAN PUBLIK - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. U. 2 th. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. PUTUSAN Nomor 97/PUU-XI/2013. LaNyalla di sela reses di Kediri, Jawa Timur, Rabu. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang “Terdapat enam isu yang membutuhkan pendalaman terkait penyempurnaan pelayanan publik,” ujar Tjahjo Kumolo dalam rapat kerja dengan Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD, Rabu (20/1/2021). 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Undang-undang No. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1954 tentang Tanda Kehormatan Sewindu Angkatan Perang Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 85); 2. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA. 18 Juli 2009: Sumber: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112: Subjek: PELAYANAN-PUBLIK: Status Peraturan: Berlaku. 16, LN. U: Indonesia: Pemrakarsa: Pemerintah Pusat : Nomor Peraturan: 25: Tahun. Dalam hal penyelenggara diduga melakukan tindak pidana dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, masyarakat dapat melaporkan penyelenggara. bahwa kekuasaan kehakiman. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, IndonesiaUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. membentuk Undang-Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Kompilasi dengan Undang-Undang Perubahan, Peraturan Pelaksana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,. Tanggal Diperbarui: 02 Juli 2021: Komponen / Penerbit: BIRO HUKUM: Kategori Dokumen: Berkala: Jenis Dokumen: Dasar Hukum: Jumlah Download: 238:. Indonesia, Pemerintah Pusat. Dalam draf RUU perubahan kedua atas UU No. Undang-undang (UU) No. Kabupaten Cirebon 46. Pasal 7 huruf b butir 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai. Pelayanan publik menurut Undang Undang Nomor 25 1Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 5 ayat 2 2Sutopo, Adi Suryanto. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 15. Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIzin ini dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Pasal 14 Jo. menjaga dan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698); dan b. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK. Pasal 47 ayat (2) huruf e bagian c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. tentang. rtf; Author: user: Image title: File change date and time: 20:22, 25 September 2012: Date and time of digitizing: 18:13, 11 November 2009 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. peraturan. E. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan Download. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 2. Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008. 2. Hukum Pelayanan Publik • Kamis, 29/10/2020 • Muslimin B Putra 29954 Muslimin B Putra (Asisten ORI Sulsel) Pengaturan hubungan pemerintah dengan. ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengganti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan; PP 25/2023 dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, Pasal 17B, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 33, Pasal 89, dan Pasal 104B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan. Pasca Putusan Mahkmah Kostitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tanggal 25 November 2021 (Putusan MK 91/2020), Pembuat Undang-Undang. -. 18 Juli 2009. (4)Bentuk pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Pasal 35 ayat (3) huruf a. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima. 25 Agustus 2009 Tanggal Berlaku. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. 3. 25 Maret 2009 : Tanggal Berlaku Efektif: 25 Maret 2009 : Lokasi: Biro Hukum : Sumber: LL LN;62. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022. B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 (UU/2009/46) (2009)tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan,. 16. 96, LN. Lampiran mengenai jenis Psikotropika. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan 16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Pasal 33, Pasal 89, dan Pasal 104B Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas. I. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2009. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 3 2014, No. Undang-Undang. UU no. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Badan / Pengarang. NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2009 TENTANG PELAYANAN PUBLIK. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Menentang Penyelundupan Migran Melalui Darat,Laut, Dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa. Selain itu Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 juga menyebutkan a. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO. From Wikimedia Commons, the free media repository. Mengingat: 1. (1) Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang ini dibebankan pada anggaran Mahkamah Agung yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. a. 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang. Dengan berlakunya UU ini, maka sekaligus akan mengubah dan mencabut sejumlah UU lain yang. pertanian. Tahun. “Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga. Bahasa: Bahasa Indonesia: Lokasi: Kementerian Sekretariat Negara: Bidang Hukum: Hukum Administrasi Negara:. Aturan-aturan itu dijabarkan sebagai berikut: 1. 2 Tahun 2022 tentang. - 2 - Dengan. . E. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA. UU No 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan ini disahkan pada 9 Juli 2009. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH. RI, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyebut kepala daerah adalah pejabat pembina pelayanan publik. Kementerian Keuangan. Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Prinsip-prinsip good governance yang ada pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yaitu pada pasal 4. . UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Badan/Pengarang: Indonesia. UNDHNG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN HEPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a, bahwa mineral dan batubara yang terkandung dala~m wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karun. Peraturan Dasar Hukum Peraturan Pelaksana Peraturan Terkait / 0. 3848, LL SETNEG : 16 HLM. mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban; danPemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang. PP 25 tahun 2023 tentang Wilayah Pertambangan. Pasal 25 (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu : Surat Pemberitaan; Surat ketetapan Pajak;. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. Undang-Undang Nomor 25/2009, Bab I, Pasal 1 ayat (1). 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.